Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Rumah Subsidi, Targetkan Rakyat Kecil Lebih Cepat Punya Hunian
Info Negara- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuatnya dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Senin (15/09/2025), Presiden memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini secara khusus membahas langkah percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.
Kuota Rumah Subsidi Naik Signifikan
Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah terhadap sektor perumahan. Ia menyebut bahwa tahun ini, kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat peduli dengan masalah perumahan rakyat. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Ini lonjakan besar yang akan sangat membantu masyarakat,” ujar Maruarar.
Baca Juga : SRMA Margaguna Heboh! Presiden Prabowo Datang dan Sapa Siswa-Siswi Secara Langsung
Realisasi Penyerahan Rumah Capai Ratusan Ribu Unit
Maruarar juga melaporkan capaian penyerapan rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Hingga pertengahan September, realisasi pembangunan dan penyerahan rumah subsidi terus menunjukkan progres positif.
“Dari 1 Januari sampai 15 September 2025, sudah ada 175.662 unit rumah yang diserahkan kepada penerima. Selain itu, ada sekitar 45 ribu unit yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, ready stock, dan proses akad kredit. Jika ditotal, capaian kita sudah mencapai 221.047 unit,” jelasnya.
Capaian ini menunjukkan program rumah subsidi berjalan sesuai target, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah serius menghadirkan hunian terjangkau dan layak untuk rakyat kecil.
KUR Perumahan, Terobosan Baru untuk Pembiayaan Hunian
Salah satu terobosan yang dipaparkan Menteri PKP adalah pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan senilai Rp130 triliun. Maruarar menyebut program ini sebagai langkah bersejarah, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan secara langsung mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik di sisi suplai maupun permintaan.
Dari sisi suplai, KUR senilai Rp117 triliun disiapkan untuk mendukung kontraktor, pengembang (developer), dan toko bangunan agar bisa mendapatkan modal kerja dengan bunga yang lebih murah.
“Bunga pinjaman yang biasanya sekitar 11 persen, kini disubsidi 5 persen sehingga hanya menjadi 6 persen. Ini meringankan beban kontraktor dan pengembang, sehingga biaya pembangunan rumah bisa ditekan dan harga jual lebih terjangkau bagi masyarakat,” jelas Maruarar.
Dorong UMKM dan Warga Produktif di Rumah
Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan juga menyasar sisi permintaan. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil yang menjalankan usaha di rumahnya untuk berkembang.
“Dari segi demand, kita berikan dukungan untuk yang punya homestay, rumah makan, warung, atau usaha kecil lainnya yang berbasis rumah. Bunganya hanya 6 persen dengan plafon pinjaman sampai Rp500 juta. Ini dukungan besar untuk UMKM agar tetap produktif dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Maruarar.
Upaya Lawan Rentenir dan Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian
Maruarar menegaskan bahwa program ini tidak hanya sebatas penyediaan rumah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah melindungi masyarakat dari praktik pinjaman berbunga tinggi atau rentenir.
“Ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka ada KUR perumahan. Ini adalah terobosan nyata. Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan perbankan agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah program untuk membantu masyarakat keluar dari jerat rentenir,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Hadirkan Hunian Layak
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program rumah subsidi ini, memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Target utamanya adalah semakin banyak rakyat kecil yang memiliki rumah sendiri dengan harga terjangkau dan fasilitas layak huni.
Langkah percepatan ini diharapkan menjadi dorongan besar untuk mengurangi backlog perumahan nasional, menciptakan pemerataan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
